Ini Sanksinya Jika PKWT Tidak Di Catatkan

PKWT

Brown Wooden Gavel

Semangat pagi para pembaca setia ManajemenSDM.net

Pagi ini, ManajemenSDM.net ingin berbagi pengetahuan seputar pencatatan PKWT / Kontrak Karyawan.

Sembari menikmati udara segar pagi ini, mari kita telaah bersama artikel hari ini.

Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) merupakan salah satu bentuk hubungan kerja.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Pasal 59 UU Ketenagakerjaan memuat beberapa ketentuan dan persyaratan.

Seperti PKWT hanya boleh diterapkan pada pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Sehingga PKWT ini tidak boleh diberlakukan pada pekerjaan yang sifatnya tetap.

Salah satu ketentuan dan persyaratan mengenai PKWT yang sering terabaikan oleh perusahaan adalah mengenai kewajiban melakukan pencatatan PKWT ke instansi ketenagakerjaan.

Padahal dalam ketentuan, jelas menyebutkan kewajiban untuk melakukan Pencatatan PKWT.

Berikut adalah ketentuan mengenai kewajiban perusahaan mealakukan pencatatan PKWT:

  • Penjelasan pasal 59 ayat (1) berbunyi : Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di bidang ketenagakerjaan.
  • Pasal 13 KEP.100/MEN/VI/2004 berbunyi : PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.

Jika merujuk ketentuan di atas, jelas bahwa pencatatan PKWT oleh perusahaan kepada instansi ketenagakerjaan bersifat wajib.

Tetapi pada praktiknya, banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Entah karena disengaja, lalai atau bahkan karena ketidaktahuan perusahaan.

Lalu apa akibat hukum yang mungkin akan timbul karena perusahaan tidak melakukan kewajiban hukum tersebut?

Berikut 2 Akibat Hukum dari tidak mencatatkan PKWT. Cekidot.

#01 : Batal Demi Hukum

Pasal 52 UU Ketenagakerjaan Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Setiap perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan.

Jika melanggar maka perjanjian kerja tersebut menjadi Batal Demi Hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Junto Pasal 13 KEP.100/MEN/VI/2004

“PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”

Jika perusahaan melanggar ketentuan tersebut maka perjanjian kerja menjadi Batal Demi Hukum.

#02 : PKWT (Kontrak) berubah menjadi PKWTT (Karyawan Tetap)?

Apakah dengan tidak mencatatkan maka PKWT berubah menjadi PKWTT?

Jika membaca lengkap Kep.100/MEN/VI/2004, yang mengatur tentang PKWT, disana sejatinya tidak mengatur mengenai sanksi tersebut.

Namun jika memperhatikan dua putusan pengadilan dibawah ini, sangat mungkin PKWT berubah menjadi PKWTT jika tidak dicatatkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.6/PUU-XVI/2018 :
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu wajib dicatatkan oleh pengusaha ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembuatan perjanjian kerja dimaksud oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan pertimbangan di atas, kewajiban pencatatan tersebut telah ada pada Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Di mana penjelasan tersebut juga mengikat sebagai syarat dengan akibat hukum yang diatur oleh Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi telah membuat penegasan yang cukup jelas, bahwa pengusaha wajib mencatatkan perjanjian kontrak yang mereka buat dengan pekerja ke Dinas Tenaga Kerja.

Jika tidak dipenuhi maka perjanjian Kontrak (PKWT) berubah menjadi perjanjian kerja dengan status pekerja tetap (PKWTT)”

Putusan PHI Nomor 08/Pdt.Sus.PHI/PLW/2014/PN Bna:

Kasus perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh antara COFFEY INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTY, LTD (Pelawan) dan ARNADI GUNAWAN dkk (Para Terlawan).

Dalam perkara perselisihan hubungan indutrial tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dalil Pelawan (Perusahaan) yang menyebut tidak adanya sanksi atau konsekuensi hukum saat PKWT tidak dicatatkan.

Dengan berubahnya status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT tentunya berdampak pada pemberian kompensasi pada saat terjadinya pengakhiran hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha.

Sudah mengerti akibat hukumnya maka lebih bijaknya perusahaan untuk melakukan mencatatkan PKWT setiap pekerjanya ke Disnaker setempat.

Putusan pengadilan / Yurisprudensi memang sejatinya bukan otomatis menjadi hukum positif (hukum yang berlaku) di Indonesia.

Namun Yurisprudensi ini bisa menjadi acuan bagi hakim.

Artikel renyah ini ditulis oleh Yanuar Aditya Putra, S.H., CIRP, seorang praktisi IR dan Advokat.

Beliau merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan memiliki sertifikat Advokat Peradi dan CIRP APINDO.

Yanuar Aditya Putra telah berkontribusi sebagai Legal Corporate dan Industrial Relation di berbagai perusahaan di Indonesia, mulai dari perusahaan pertambangan, manufaktur, retail hingga perusahaan pembiayaan.

Anda dapat menghubungi beliau melalui alamat email : [email protected] atau melalui Linkedin DISINI

Ingin dapatkan Ebook HR GRATIS dan Update Artikel Terbaru ManajemenSDM.Net?

Isi Formnya DISINI

ManajemenSDM.net – Portal Terbaik Belajar Ilmu Manajemen SDM (HR) di Indonesia

disclaimer : semua yang tertulis disini adalah opini pribadi penulis


Untuk Pertanyaan dan diskusi silakan tulis di komentar atau silakan menghubungi :

Official WA  : 08986904732 (Whatsapp Only)

Email : [email protected]

ManajemenSDM.net – Portal Terbaik Belajar Ilmu Manajemen SDM (HR) di Indonesia

This image has an empty alt attribute; its file name is Supported-By-MSDM-logo-4.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *