Pasal 158 UU 13 / 2003 (Kesalahan Berat) : Masih Dapat Digunakan atau Tidak?

Pasal 158

Pertanyaan :
Selamat siang, saya ingin bertanya tentang Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 Tentang Tenagakerja yang telah dianulir oleh MK dengan Keputusan MK No. 012/PUU-I/2003.

Apakah saat ini pasal tersebut masih dapat digunakan untuk alasan PHK atau tidak? karena saya lihat pada praktiknya banyak perusahaan yang masih menggunakan pasal ini sebagai dasar PHK.

Terimakasih, semoga dapat segera dijawab.
Rudi Martono

Jawaban :

Terimakasih Pak Rudi Martono atas pertanyaanya. Kami coba bantu menjawabnya.

Pasal 158 berbunyi :

“1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

 

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.”

Pada intinya, Pasal 158 ini mengatur ketentuan bahwa Karyawan yang melakukan pelanggaran berat, misal mencuri, asalkan didukung bukti sesuai Pasal 158 ayat (2), dapat di PHK oleh Perusahaan.

Pasal ini kemudian digugat dan pada akhirnya diputuskan oleh MK melalui Keputusan MK No. 012/PUU-I/2003 pada tanggal 26 Oktober 2004.

Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 158 (dan beberapa pasal yang lain), dianulir, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Sehingga ketika mendapati karyawan melakukan pelanggaran berat, misal mencuri, tidak tepat lagi menggunakan pasal ini.

Ketentuannya agak berubah sedikit, khususnya pada poin menetapkan Karyawan bersalah atau tidak.

Menurut putusan MK ini, meskipun ketentuan pasal 158 ayat (2) telah terpenuhi, namun berdasarkan asas praduga tak bersalah, maka tidak serta merta Karyawan dinyatakan bersalah.

Prosesnya, harus masuk ke proses pengadilan terlebih dahulu, untuk menyatakan karyawan tersebut bersalah.

Sampai tahap ini, rasanya dapat disimpulkan bahwa Pasal 158 sudah tidak berlaku lagi (sesuai Keputusan MK).

Namun jika melihat diterbitkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana mulai efektif berlaku per tanggal 14 Januari 2005, ada pandangan dari Hakim PHI yang cukup menarik.

Salah satu pandangan Hakim yang menarik untuk diperhatikan ada pada putusan PHI Bandung pada Perkara No : 21/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg.

Ada 3 point menarik yang patut diperhatikan, yaitu

1. Perjanjian Tetap Berlaku

Pada pertimbangan putusan PHI Bandung tersebut salah satunya berbunyi :

…Dicabutnya ketentuan hukum tersebut tidak dengan sendirinya mencabut ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh para pihak yang membuat ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan bersama yang dibuat dalam suatu Perusahaan, selama ketentuan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dari sini dapat kita lihat bahwa, jika aturan Pelanggaran Berat (sebagaimana diatur dalam Pasal 158) ini diatur dalam Perjanjian / PKB atau bentuk lainnya, maka dapat tetap berlaku.

Sepanjang peraturan tersebut memenuhi unsur perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2. Perjanjian Mengikat Para Pihak

Selanjutnya pertimbangan hakim menyebutkan :

“…Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, maka ketentuan dan perjanjian yang dibuat tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, baik dari pihak buruh/pekerja maupun pengusaha.”

Baca : Kaos HR Super Keren, dapatkan disini

3. Saat Ini Sudah Ada Pengadilan Hubungan Industrial

Poin utama dari pertimbangan hakim PHI Bandung ini adalah :

“… Dasar pencabutan kekuatan hukum Pasal 158 tersebut adalah karena tidak adanya prinsip due process of law bagi Pengusaha dalam melakukan PHK. Padahal ketika diajukan uji materil atas Pasal 158 tersebut, peradilan penyelesaian hubungan industrial dan UU 2 / 2004 Tentang PPHI belum berlaku dan belum dilaksanakan. Sedangkan saat ini, PHI dalam prosesnya adalah bagian dari due process of law, yaitu perkara diperiksa melalui suatu proses pemeriksaan pengadilan yang independen dan imparsial.”

Poin ini yang menjadi hal penting dalam membahas Pasal 158.

Pada saat uji materil Pasal 158 diputuskan MK (Tanggal 26 Oktober 2004), saat itu belum berlaku UU 2 Tahun 2004 (baru berlaku tanggal 14 Januari 2005) serta belum berjalannya Pengadilan Hubungan Industrial.

Sedangkan saat ini, ketentuan UU 2 / 2004 dan PHI sudah berjalan.

Proses PHI inilah yang sekarang “menggantikan” proses pengadilan pada putusan MK tersebut.

Sehingga, Pasal 158 saat ini tetap dapat dijalankan.

Demikian, semoga jawaban di atas dapat membantu.

Referensi :

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (dapat anda download disini)

2. Undang-Undang No 02 Tahun 2004 Tentang PPHI (dapat anda download disini)

3. Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 (dapat anda download disini)

4. Putusan PHI Bandung Nomor 21/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg (dapat anda download disini)

Demikian artikel hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.


Info Konsultasi, silakan hubungi :

Email : admin@manajemensdm.net

Official WA  : 08986904732 (Whatsapp Only)

ManajemenSDM.net – Portal Terbaik Belajar Ilmu Manajemen SDM (HR) di Indonesia

disclaimer : semua yang tertulis disini adalah opini pribadi penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *