Hari Pilpres Libur atau Tidak? Ini Pembahasannya

Hari Pemilu Libur Image result for nyoblos pemilu jari tinta

Semangat pagi para pembaca setia ManajemenSDM.net

Beberapa praktisi HR sudah mulai gelisah menanyakan kaitannya dengan pesta demokrasi, Pilpres dan Pileg.

Pertanyaannya adalah, apakah hari pemilihan umum tersebut menjadi hari libur atau tidak?

Sembari menikmati udara segar pagi ini, mari kita telaah bersama artikel hari ini.

Ketika artikel ini diterbitkan, tim ManajemenSDM.net belum mendapatkan salinan putusan perihal penetapan hari pilpres 2019 ini libur atau tidak.

Namun jika kita melihat dua peraturan pemerintah terdahulu, yakni :

  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 01 Tahun 2014 
  2. Keppres 15 Tahun 2018 Tentang Hari Pemungutan Suara pada Pilkada Serentak 2018

Dapat dilihat beberapa hal penting, yang kemungkinan juga akan diterapkan pada saat Pilpres dan Pileg 2019 ini. 

Apa saja poin poin pentingnya? cekidot.

#1 : Pemungutan Suara Dilakukan Di Hari Libur atau Hari yang Diliburkan

Melihat bunyi aturannya, disebutkan bahwa Hari Pemilihan Kepala Daerah daerah kemarin dilaksanakan dihari libur/diliburkan..

Artinya tidak hanya daerah yang sedang melaksanakan pilkada saja yang libur, namun seluruh Indonesia, pada hari tersebut adalah hari libur nasional.

Dengan demikian maka setiap Perusahaan di Indonesia wajib menerapkan bahwa tanggal Pilkada serentak ini sebagai hari libur.

Bagaimana dengan pilpres 2019?

Well tim ManajemenSDM.net berpendapat bahwa kemungkinan akan diterapkan aturan yang sama.

Artinya tanggal 17 April 2019 akan ditetapkan sebagai hari yang diliburkan.

Bagaimana jika Perusahaan tidak meliburkan atau karyawan diminta tetap bekerja?

Jawabannya ada di poin nomor dua dibawah ini.

#2 : Wajib Lembur Jika Masuk Kerja 

Sebagaimana hari libur pada umumnya, maka karyawan yang bekerja di hari Pilkada serentak ini dihitung sebagai kerja lembur.

Sehingga Perusahaan wajib membayar upah lemburnya.

Baca Disini Untuk Mengetahui Cara Menghitung Upah Lembur

Bagaimana jika Perusahaan tidak meliburkan dan tidak mau membayar upah lembur?

Well, konsekuensinya tentu melanggar undang-undang.

Setidaknya ada beberapa aturan yang dilanggar dan ada sanksinya, yaitu :

  1. Jika tidak membayar upah lembur, hal ini melanggar ketentuan Pasal 187 UU Tentang Ketenagakerjaan, dimana sanksinya adalah kurungan 1 – 12 bulan dan denda 10 – 100 juta.
  2. Jika sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk mengikuti Pilkada, maka hal ini melanggar ketentuan :
  • Pasal 178 UU Pilkada (sanksinya pidana penjara 12 – 24 bulan dan denda 12 juta – 24 juta) dan
  • Pasal 498 UU Pemilu (sanksinya pidana kurungan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta)

Cukup serem juga ya sanksinya.

Dan yang patut diingat, sanksi ini umumnya dikenakan ke pucuk pimpinan tertinggi perusahaan, yang mewakili perusahaan sebagai badan hukum.

— Baca Juga : Kumpulan Form dan SOP HRD, Download disini

#3 : Pengaturan Jam Kerja Jika Diharuskan Masuk Kerja

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai pengaturan jam kerja.

Meski karyawan yang masuk sudah diberikan haknya berupa upah lembur, namun bukan berarti karyawan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan hak suaranya.

Berdasarkan best practicesnya, bagi perusahaan yang ingin melemburkan karyawan pada saat libur Pilkada maka perlu dilakukan pengaturan jam kerja.

Sehingga operasional perusahaan tetap berjalan, dan hak konstitusional karyawan untuk ikut Pilkada tetap bisa dilaksanakan.

Ada beberapa contoh pengaturan jam kerja pada saat libur Pilkada yang mungkin bisa diterapkan, berikut contohnya :

#A : Jam masuk kerja dimundurkan

Jam mulai pencoblosan umumnya sudah dimulai cukup pagi yakni mulai pukul 07:00

Dengan demikian, jam masuk kerja dapat diatur mundur sedemikian rupa sehingga ada kesempatan karyawan untuk nyoblos dahulu.

Hal ini tentu berdampak dengan jam pulangnya yang bisa jadi dimundurkan juga.

#B : Mengatur Jam Pergantian Shift

Contoh lainnya adalah melakukan pengaturan pada saat pergantian shift.

Dengan dilakukannya pengaturan ini, diharapkan shift tetap berjalan maksimal dan karyawan tetap memiliki kesempatan untuk nyoblos.

Jangan lupa, tetap dihitung sebagai lembur y

Demikian artikel hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.

Salam HR

ManajemenSDM.net – Portal Terbaik Belajar Ilmu Manajemen SDM (HR) di Indonesia

disclaimer : semua yang tertulis disini adalah opini pribadi penulis


Untuk Pertanyaan dan diskusi silakan tulis di komentar atau silakan menghubungi :

Official WA  : 08986904732 (Whatsapp Only)

Email : [email protected]

ManajemenSDM.net – Portal Terbaik Belajar Ilmu Manajemen SDM (HR) di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *