Apa Akibat Hukum Digital Signature di Perjanjian Kerja?

Digital Signature

Digital Signature

Digital Signature

Semangat pagi para pembaca setia ManajemenSDM.net

Hari ini saya ingin share pemahaman tentang Penerapan Digital Signature pada Perjanjian Kerja.

Sembari mensyukuri segala hal baik hari ini, mari kita telaah bersama artikel berikut ini.

Dengan adanya Revolusi Industri 4.0 saat ini banyak Perusahaan mulai beralih menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Perjanjian Kerja.

Perubahan tersebut pastinya akan memberikan banyak kemudahan.

Seperti  kemudahan dalam mengakses dokumen, menghemat waktu, keamanan terjamin, sehingga dapat mengurangi kehilangan data (dokumen).

Namun penerapan Tanda Tangan Elektronik tersebut harus tetap memperhatikan aspek hukum

Aspek hukum tentang Sahnya Perjanjian Kerja dan kekuatan pembuktian apabila perjanjian kerja tersebut digunakan sebagai Alat Bukti oleh perusahaan dalam Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan.

Apa itu Tanda tangan digital?

Tanda tangan digital (e-signature) adalah sebuah skema matematis yang memiliki keunikan dalam mengidentifikasikan seorang (subjek hukum).

Tanda tangan digital bukanlah tandatangan basah yang di-scan.

Umumnya kita masih memandang tanda tangan digital hanyalah berupa dokumen manual

Dokumen manual yang dipindahkan menjadi digital dan tanda tangan bisa dapat langsung ditempel ke perjanjian kerja yang hendak dibuat.

Berikut analisis peraturan perundang-undangan terkait penerapan Digital Signature pada perjanjian kerja. Cekidot :

# 01 : Dilihat dari KUHPerdata

Syarat Sah Perjanjian di Pasal 1320 KUHPerdata adalah :

  1. Sepakat Mengikatkan Diri
  2. Kecakapan Membuat Perjanjian
  3. Hal Tertentu
  4. Klausula yang Halal (Tidak melanggar UU, Kesusilaan dan Ketertiban Umum)

Secara umum, keempat syarat tersebut menjelaskan, bahwa perjanjian harus berdasarkan kehendak semua pihak.

Kemudian, syarat yang kedua berarti pihak yang menjalin kontrak mesti memiliki kewenangan subjektif terhadap hukum.

Sementara itu, syarat ketiga dan keempat bersifat objektif..

# 02 : Dilihat dari UU 13/2003

Dilihat dari Syarat Sah Perjanjian Kerja di Pasal 52 UU Ketenagakerjaan:
a. Kesepakatan kedua belah pihak
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dibatalkan;

dan Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d batal demi hukum.

# 03 : Dilihat dari Isi Perjanjian Yang Wajib Ada (UU 13/2003)

Dilihat dari Isi Perjanjian Kerja yang wajib ada di Pasal 54 UU Ketenagakerjaan:

  • Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
  • Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
  • Jabatan atau jenis pekerjaan;
  • Tempat pekerjaan;
  • Besarnya upah dan cara pembayarannya;
  • Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh;
  • Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  • Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  • Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

# 04 : Dilihat dari ketentuan Hukum Acara PPHI di Pasal 57 UU PPHI

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang PPHI.

Berikut adalah sumber hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial yaitu:

  • HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)
  • RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madur)
  • RV (Reglement op de Rechtvordering)
  • UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI

Maka dapat disimpulkan bahwa UU PPHI merupakan lex specialis dari HIR, RBG dan RV dengan kata lain hukum acara perdata masih diberlakukan dalam proses beracara di PHI.

baca juga : download SOP HR dan Form HR disini

# 05 : Dilihat dari ketentuan Alat Bukti Hukum Acara Perdata (PHI)

Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg serta pasal 1886 KUHPerdata ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia.

  • Alat bukti tertulis;
  • Alat bukti saksi;
  • Alat bukti persangkaaan;
  • Alat bukti pengakuan;
  • Alat bukti sumpah.

# 06 : Dilihat dari ketentuan Alat Bukti dalam UU ITE di Pasal 5 ayat (1) UU ITE

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

  • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
  • Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik

Ketentuan alat bukti dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan alat bukti dari ketentuan pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg serta pasal 1886 KUHPerdata.

# 07 : Dilihat dari Syarat-syarat Sah Tanda Tangan Elektronik di Pasal 11 UU ITE

  • Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  • Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  • Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  • Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  • Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
  • Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

# 08 : Dilihat dari Jenis Tanda Tangan Elektronik di PP No. 82 tahun 2012

  • Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi;
  • Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan, Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan Dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

# 09 : Dilihat dari Kekuatan Pembuktian Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik di PP No. 82 tahun 2012

Akibat hukum dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi berpengaruh terhadap kekuatan nilai pembuktian.

Tanda Tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi tetap mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

Meskipun relatif lemah karena masih dapat ditampik oleh yang bersangkutan atau relatif dapat dengan mudah diubah oleh pihak lain dalam Persidangan.

Dalam praktiknya perlu diperhatikan rentang kekuatan nilai pembuktian.

Dari Tanda Tangan Elektronik yang bernilai pembuktian lemah.

Deperti tanda tangan manual yang dipindai (scanned) menjadi Tanda Tangan Elektronik.

Sampai dengan Tanda Tangan Elektronik yang bernilai pembuktian paling kuat.

Sseperti Tanda Tangan Digital yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang tersertifikasi.

# 10 : KESIMPULAN

  1. Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT) adalah tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia;
  2. Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT) dengan Tanda Tangan Elektronik berlaku Sah dan Mengikat bagi Para Pihak selayaknya Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT) yang ditandatangani secara Manual;
  3. Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT) dengan Tanda Tangan Elektronik memiliki nilai pembuktian “SEMPURNA” layaknya alat bukti surat pada umumnya, tetapi dengan catatan Tanda Tangan Elektronik pada Perjanjian kerja (PKWT/PKWTT) tsb sudah dilakukan Sertifikasi oleh Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
  4. Penerapan tandatangan digital harus memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

Artikel renyah ini ditulis oleh Yanuar Aditya Putra, S.H., CIRP, seorang praktisi IR dan Advokat.

Beliau merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan memiliki sertifikat Advokat Peradi dan CIRP APINDO.

Yanuar Aditya Putra telah berkontribusi sebagai Legal Corporate dan Industrial Relation di berbagai perusahaan di Indonesia, mulai dari perusahaan pertambangan, manufaktur, retail hingga perusahaan pembiayaan.

Anda dapat menghubungi beliau melalui alamat email : [email protected] atau melalui Linkedin DISINI

Ingin dapatkan Ebook HR GRATIS dan Update Artikel Terbaru ManajemenSDM.Net?

Isi Formnya DISINI

ManajemenSDM.net – Portal Terbaik Belajar Ilmu Manajemen SDM (HR) di Indonesia

disclaimer : semua yang tertulis disini adalah opini pribadi penulis


Untuk Pertanyaan dan diskusi silakan tulis di komentar atau silakan menghubungi :

Official WA  : 08986904732 (Whatsapp Only)

Email : [email protected]

ManajemenSDM.net – Portal Terbaik Belajar Ilmu Manajemen SDM (HR) di Indonesia

This image has an empty alt attribute; its file name is Supported-By-MSDM-logo-4.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *