3 Hal Penting Terkait Libur Pilkada (Download SK Libur Pilkada Disini)

Libur Pilkada

Libur Pilkada

Libur Pilkada

Semangat pagi para pembaca setia ManajemenSDM.net

Selamat berjumpa kembali dengan ManajemenSDM.net dan selamat beraktivitas kembali setelah menikmati libur panjang lebaran.

Semoga makin fresh dan semangat terus dalam bekerja.

Pagi ini saya ingin berbagi pengetahuan mengenai pelaksanaan Libur Pilkada.

Sembari menikmati secangkir kopi panas, mari kita telaah artikel hari ini.

Beberapa hari terakhir ini, kepastian apakah pada saat Pilkada serentak ini libur atau tidak, menjadi trending topic di kalangan HR.

Hampir semua komunitas HR yang saya ikuti membahas topik ini.

Well, untungnya saat ini sudah ada kepastian dari pemerintah mengenai status hari Pilkada Serentak ini menjadi hari libur atau tidak.

Silakan download diakhir artikel ini untuk mendapatkan aturannya.

Sebelum itu, mari kita bahas bersama, hal-hal penting terkait dengan aturan Libur Pilkada ini. Cekidot.

#1 : Hari Pilkada Serentak sebagai Libur Nasional

Melihat bunyi aturannya, disebutkan bahwa Hari Pemilihan Kepala Daerah tersebut adalah Hari Libur Nasional.

Artinya tidak hanya daerah yang sedang melaksanakan pilkada saja yang libur, namun seluruh Indonesia, pada hari tersebut adalah hari libur nasional.

Dengan demikian maka setiap Perusahaan di Indonesia wajib menerapkan bahwa tanggal Pilkada serentak ini sebagai hari libur.

Bagaimana jika tidak meliburkan atau karyawan diminta tetap bekerja?

Jawabannya ada di poin nomor dua dibawah ini.

#2 : Wajib Lembur Jika Masuk Kerja 

Sebagaimana hari libur pada umumnya, maka karyawan yang bekerja di hari Pilkada serentak ini dihitung sebagai kerja lembur.

Sehingga Perusahaan wajib membayar upah lemburnya.

Baca Disini Untuk Mengetahui Cara Menghitung Upah Lembur

Bagaimana jika Perusahaan tidak meliburkan dan tidak mau membayar upah lembur?

Well, konsekuensinya tentu melanggar undang-undang.

Setidaknya ada beberapa aturan yang dilanggar dan ada sanksinya, yaitu :

  1. Jika tidak membayar upah lembur, hal ini melanggar ketentuan Pasal 187 UU Tentang Ketenagakerjaan, dimana sanksinya adalah kurungan 1 – 12 bulan dan denda 10 – 100 juta.
  2. Jika sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk mengikuti Pilkada, maka hal ini melanggar ketentuan :
  • Pasal 178 UU Pilkada (sanksinya pidana penjara 12 – 24 bulan dan denda 12 juta – 24 juta) dan  
  • Pasal 498 UU Pemilu (sanksinya pidana kurungan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta)

Cukup serem juga ya sanksinya.

Dan yang patut diingat, sanksi ini umumnya dikenakan ke pucuk pimpinan tertinggi perusahaan, yang mewakili perusahaan sebagai badan hukum.

#3 : Pengaturan Jam Kerja Jika Diharuskan Masuk Kerja

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai pengaturan jam kerja.

Meski karyawan yang masuk sudah diberikan haknya berupa upah lembur, namun bukan berarti karyawan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan hak suaranya.

Berdasarkan best practicesnya, bagi perusahaan yang ingin melemburkan karyawan pada saat libur Pilkada maka perlu dilakukan pengaturan jam kerja.

Sehingga operasional perusahaan tetap berjalan, dan hak konstitusional karyawan untuk ikut Pilkada tetap bisa dilaksanakan.

Ada beberapa contoh pengaturan jam kerja pada saat libur Pilkada yang mungkin bisa diterapkan, berikut contohnya :

1 : Jam masuk kerja dimundurkan

Jam mulai pencoblosan umumnya sudah dimulai cukup pagi yakni mulai pukul 07:00

Dengan demikian, jam masuk kerja dapat diatur mundur sedemikian rupa sehingga ada kesempatan karyawan untuk nyoblos dahulu.

Hal ini tentu berdampak dengan jam pulangnya yang bisa jadi dimundurkan juga.

2 : Yang Libur Yang Memiliki Hak Pilih.

Karena tidak semua daerah melaksanakan Pilkada tahun ini, maka untuk daerah yang tidak melaksanakan Pilkada dapat menerapkan pengaturan manpower yang lembur.

Yang lembur adalah karyawan yang tidak memiliki hak suara di Pilkada tahun ini.

Sedangkan yang memiliki hak suara bisa diliburkan dan tidak lembur.

Untuk mengeceknya, dapat melihat data KTP karyawan.

3 : Mengatur Jam Pergantian Shift

Contoh lainnya adalah melakukan pengaturan pada saat pergantian shift.

Dengan dilakukannya pengaturan ini, diharapkan shift tetap berjalan maksimal dan karyawan tetap memiliki kesempatan untuk nyoblos.

Jangan lupa, tetap dihitung sebagai lembur ya.

Oiya untuk yang ingin download SK Libur Pilkada, silakan download SK Libur Pilkada DISINI

Demikian artikel hari ini, semoga bermanfaat.

Salam HR


Info Konsultasi dan Pemesanan Produk HR, silakan hubungi :

Email : admin@manajemensdm.net

Official WA  : 08986904732 (Whatsapp Only)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *